Dari Rp15.000 ke Rp18.000: Ketika Optimisme Negara Berhadapan dengan Realitas Rakyat
Oleh: Athiyah (Ketua Bidang Media dan Komunikasi Digital KOPRI PB PMII)
Pada 22 Mei 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan optimisme bahwa nilai tukar rupiah dapat kembali menguat hingga kisaran Rp15.000 per dolar Amerika Serikat.
Optimisme tersebut didasarkan pada implementasi kebijakan penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang diyakini mampu meningkatkan pasokan devisa di dalam negeri.
Optimisme tentu bukan sesuatu yang keliru. Pemerintah memang perlu membangun kepercayaan publik. Pasar membutuhkan keyakinan. Masyarakat pun membutuhkan harapan di tengah berbagai tantangan ekonomi yang terus berkembang.
Namun optimisme memiliki satu syarat penting: ia harus berpijak pada realitas. Tapi, nyatanya realitas yang dihadapi masyarakat hari ini justru menunjukkan kondisi yang berbeda.
Alih-alih bergerak menuju level Rp15.000 per dolar AS, nilai tukar rupiah justru berada di kisaran Rp17.900 hingga mendekati Rp18.000 per dolar AS pada awal Juni 2026. Bank Indonesia bahkan harus melakukan berbagai langkah stabilisasi untuk menjaga agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam.
Perbedaan antara Rp15.000 dan Rp18.000 bukan sekadar soal angka dalam statistik ekonomi. Angkat tersebut mencerminkan jarak antara narasi yang dibangun negara dengan pengalaman nyata yang dirasakan masyarakat sehari-hari.
Ketika Angka Makro Tidak Selalu Mewakili Kehidupan Nyata
Dalam berbagai konferensi pers dan laporan ekonomi, pelemahan rupiah kerap dijelaskan melalui istilah-istilah teknis seperti penguatan dolar AS, ketidakpastian ekonomi global, konflik geopolitik, kenaikan harga energi, hingga arus modal yang keluar dari negara berkembang.
Penjelasan tersebut memang memiliki dasar yang kuat sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan dan spekulasi tengang Apa dampaknya bagi rakyat?
Sebab sebagian besar masyarakat Indonesia tidak menjalani hidup di dalam grafik pertumbuhan ekonomi atau laporan pasar keuangan.
Mereka hidup di pasar tradisional, warung sembako, rumah kontrakan, ruang kelas. bahkan di tempat kerja.
Mereka tidak menghitung indeks kepercayaan investor, tetapi menghitung harga beras yang terus berubah. Mereka tidak mengikuti pergerakan pasar global, tetapi memikirkan biaya sekolah anak, tagihan listrik, dan kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi.
Ketika nilai tukar rupiah melemah, biaya impor meningkat. Ketika biaya impor meningkat, harga berbagai barang berpotensi ikut naik. Dan ketika harga-harga naik, daya beli masyarakat akan semakin tertekan.
Dalam situasi seperti itu, kelompok masyarakat yang paling rentan akan menjadi pihak pertama yang merasakan dampaknya.
Pembangunan Tidak Cukup Diukur dari Pertumbuhan
Selama bertahun-tahun, keberhasilan pembangunan sering diukur melalui indikator makroekonomi: pertumbuhan ekonomi, nilai investasi, jumlah proyek strategis nasional, panjang jalan tol, hingga besarnya anggaran yang terserap.
Semua indikator tersebut memang penting. Namun pembangunan seharusnya tidak berhenti pada angka-angka. Pembangunan harus diukur dari sejauh mana kualitas hidup masyarakat benar-benar mengalami perbaikan.
Di tengah berbagai capaian yang kerap dipublikasikan pemerintah, banyak warga justru menghadapi realitas yang berbeda.
Kelompok kelas menengah mengeluhkan meningkatnya biaya hidup, generasi muda semakin sulit memiliki rumah dan para pekerja informal menghadapi ketidakpastian pendapatan.
Sementara perempuan, sebagaimana yang sering terjadi dalam berbagai krisis ekonomi, kembali menjadi kelompok yang menanggung beban berlapis.
Ketika harga kebutuhan pokok meningkat, perempuan yang harus mengatur ulang anggaran rumah tangga.
Ketika ekonomi keluarga terguncang, perempuan yang berupaya mencari tambahan penghasilan.
Ketika perlindungan sosial tidak mampu menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat, perempuan pula yang sering kali memikul tanggung jawab ekonomi sekaligus pekerjaan pengasuhan.
Karena itu, krisis ekonomi tidak pernah benar-benar netral gender yang lebih mengkhawatirkan dari pelemahan rupiah sebenarnya bukan hanya nilai tukarnya.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah kecenderungan untuk menjawab berbagai persoalan dengan narasi optimisme tanpa evaluasi yang cukup mendalam.
Kita terlalu cepat menyimpulkan bahwa semuanya terkendali.
Terlalu cepat menyebut persoalan sebagai dampak faktor global semata.
Terlalu cepat menganggap kritik sebagai bentuk pesimisme.
Padahal demokrasi yang sehat membutuhkan ruang untuk bertanya.
Mengapa target yang ditetapkan belum tercapai?
Mengapa kepercayaan pasar belum sepenuhnya pulih?
Mengapa masyarakat masih merasakan kesulitan ekonomi di tengah berbagai klaim pertumbuhan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan ancaman bagi negara.
Sebaliknya, pertanyaan itu merupakan bentuk kepedulian warga negara terhadap masa depan bangsanya.
Yang sering kali kurang adalah keberanian untuk melihat kenyataan secara jujur dan apa adanya.
Kita begitu sering membicarakan visi Indonesia Emas 2045, tetapi terkadang lupa memberi ruang untuk membahas Indonesia yang sedang cemas hari ini.
Padahal masa depan tidak dibangun hanya dengan optimisme. Masa depan dibangun melalui keberanian mengakui masalah, kesediaan mengevaluasi kebijakan, dan komitmen memastikan bahwa pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah negara bukanlah seberapa sering ia berbicara tentang pertumbuhan ekonomi.
Melainkan seberapa banyak rakyat yang merasakan bahwa hidup mereka menjadi lebih baik. Dan selama jarak antara optimisme negara dan realitas rakyat masih selebar selisih antara Rp15.000 dan Rp18.000 per dolar AS, maka kritik akan selalu menemukan relevansinya.