Konsep Musawah dalam Kaderisasi PMII di Usia 66 Tahun
Oleh : Miftahul Jannah (Anggota Bidang Seni dan Budaya KOPRI PB PMII)
Bagaikan burung yang baru keluar dari sangkar, ia terbang bebas ke mana pun yang ia kehendaki. Burung itu tak lagi bertuan, tetapi tetap menyimpan ingatan untuk membalas budi.
Ia tersenyum pada kebebasan, namun menyisakan tangis tipis saat melihat kawan-kawannya yang masih terkurung.
Ada keinginan untuk membebaskan burung-burung lain yang terjebak dalam pikiran bahwa mereka harus tunduk pada “tuan”-nya.
Ia ingin menyadarkan bahwa harga dari kebebasan itu mahal, bahkan bisa jadi adalah hidupnya sendiri.
Namun, tulisan ini bukan sekadar tentang burung. Ini tentang mereka yang masih menjadi “tawanan” bukan secara fisik, melainkan secara cara berpikir.
Mereka yang belum sepenuhnya mandiri, tetapi percaya bisa bertahan hidup tanpa batasan, tanpa benar-benar memahami dunia di luar.
Dalam dunia organisasi, yang diisi oleh sekelompok individu, kita sebenarnya sedang melihat miniatur negara.
Di dalamnya, orang-orang dilatih melalui kebiasaan kerja-kerja politik. Sebuah arena bahkan bisa disebut ring pertarungan dibentuk untuk memperebutkan kekuasaan.
Sayangnya, arena ini jarang melahirkan hasil yang benar-benar murni. Yang sering muncul justru konflik yang tak kunjung pulih. Persoalannya sederhana namun tajam: siapa yang menguasai.
Kemanusiaan sering kali dijadikan iming-iming. Ia ditampilkan di ruang publik agar organisasi terlihat berpihak.
Namun di balik itu, keputusan tetap kembali pada pertimbangan politik apakah menguntungkan atau tidak. Pada titik ini, nilai kemanusiaan pun tak jarang ditawar dengan harga.
Organisasi ini terus melahirkan generasi baru melalui proses kaderisasi. Namun belakangan, terlihat gejala kelelahan arah. Sebagian mulai terlena oleh kekuasaan.
Citra yang muncul pun mengarah pada kepentingan segelintir orang, bukan ruang kolektif bagi seluruh kader.
Mengapa ini terjadi? Karena kita terlalu fokus pada “api” yang menyala terang, hingga lupa bahwa api itu bergantung pada bahan bakarnya kaderisasi.
Di titik inilah makna dan impelemntasi dari konsep musawah menjadi penting. KOPRI tidak hanya hadir sebagai pelengkap struktur, tetapi sebagai ruang kesadaran kritis yang menempatkan nilai keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan sebagai fondasi gerakan.
Bagi KOPRI organisasi perempuan dengan status Badan Semi Otonom (BSO) PMII, kaderisasi bukan sekadar proses administratif atau regenerasi struktural. Ia adalah ruang pembebasan terutama bagi perempuan dari berbagai bentuk subordinasi, baik di dalam organisasi maupun dalam realitas sosial yang lebih luas.
Kaderisasi harus mampu melahirkan kader perempuan yang tidak hanya “hadir”, tetapi juga berdaya, bersuara, dan menentukan arah.
Kopri melihat bahwa ketika organisasi terlalu larut dalam logika kekuasaan, maka yang paling rentan terpinggirkan adalah kelompok-kelompok yang selama ini belum sepenuhnya mendapatkan ruang termasuk perempuan.
Oleh karena itu, menjaga ruh kaderisasi berarti juga memastikan bahwa ruang organisasi tetap inklusif, adil, dan tidak bias.
Ini bukan sekadar soal api dan kayu bakar, melainkan tentang kesadaran bahwa jantung organisasi adalah kaderisasi itu sendiri.
Pertanyaannya mampukah kita melahirkan generasi dengan karakter dan warna yang mampu menopang api kecil di tingkat paling bawah? Sebab di sanalah kekuatan sesungguhnya.
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia memiliki struktur yang menyerupai negara dari rayon (fakultas), komisariat (kampus), cabang (kabupaten), PKC (provinsi), hingga PB di tingkat pusat. Sama seperti negara yang dibangun dari desa, kekuatan organisasi pun berakar dari unit terkecil.
Dalam perspektif Kopri, penguatan basis ini juga berarti memastikan bahwa kader perempuan di setiap level tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi menjadi subjek aktif dalam gerakan. Dari ruang-ruang kecil inilah kesadaran kritis, keberanian, dan kepemimpinan perempuan dibentuk.
Bayangkan jika setiap titik paling dasar memiliki “warna” kaderisasi yang kuat termasuk warna keberpihakan pada keadilan gender.
Maka bukan hanya cita-cita Indonesia Emas yang mungkin tercapai, tetapi juga lahirnya tatanan sosial yang lebih adil dan setara.
Karena itu, kita tidak cukup hanya mengisi ruang di tingkat kampus. Kita perlu memikirkan peta kader secara jangka panjang termasuk latar belakang daerah asal mereka, serta bagaimana memastikan akses dan partisipasi perempuan tetap terjaga.
Tulisan ini memang mengarah pada kepentingan politik. Bukan tanpa alasan, sebab struktur organisasi dan negara memiliki kesamaan sistem dan tujuan membentuk kesadaran serta pendidikan politik.
Namun, dalam perspektif Kopri, politik tidak boleh kehilangan etika dan keberpihakannya pada kelompok yang rentan.
Di usia ke-66 tahun, PMII bukan lagi organisasi muda. Ia telah matang, bahkan seharusnya siap memasuki puncak kejayaannya.
PMII bukan tidak mampu melahirkan kader di luar dunia politik. Namun, harus diakui bahwa kekuatan utamanya selama ini memang terletak pada produksi kader-kader politik.
Tantangannya adalah bagaimana kekuatan itu diperluas ke bidang lain tanpa kehilangan identitas serta tanpa meninggalkan prinsip keadilan dan kesetaraan yang diperjuangkan Kopri.
Sudah saatnya kita kembali pada kerja-kerja dasar PMII kaderisasi. Memperkuat proses MAPABA, PKD, PKL, hingga PKN. Menghidupkan semangat gerakan yang lebih dekat pada aksi-aksi kemanusiaan, serta menjaga keberpihakan pada demokrasi rakyat Indonesia.
Dan bagi Kopri, ini juga berarti memastikan bahwa setiap proses itu membuka ruang seluas-luasnya bagi perempuan untuk tumbuh, memimpin, dan menentukan arah gerakan.
Pertanyaannya sederhana, namun mendasar masihkah kita setia pada tujuan awal, atau justru tersesat dalam hasrat kekuasaan dan lupa pada keadilan yang seharusnya kita perjuangkan bersama?