KOPRI PB PMII Soroti Tiga Masalah Pendidikan di Hardiknas 2026
KOPRI.ID - Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada 2 Mei 2026 menjadi momentum reflektif bagi arah pendidikan nasional.
Mengusung tema “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, peringatan tahun ini dinilai tidak cukup hanya berhenti pada seremoni, tetapi harus menjadi titik evaluasi serius terhadap realitas pendidikan di Indonesia.
Wakil Sekretaris Bidang Pendidikan KOPRI PB PMII, Aldila Mayang, menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun peradaban bangsa.
Menurutnya, pendidikan tidak lagi bisa dipandang sekadar sebagai proses transfer ilmu pengetahuan, melainkan sebagai instrumen strategis untuk membentuk sumber daya manusia yang unggul, kritis, dan adaptif di tengah perubahan global.
Dalam keterangannya, Aldila menyebut bahwa pendidikan juga berperan sebagai ruang pembebasan dan alat mobilitas sosial.
Ia menilai, dari ruang-ruang kelaslah masa depan Indonesia dibentuk tidak hanya melalui capaian akademik, tetapi juga melalui pembentukan karakter, kesadaran sosial, serta kemampuan menjawab berbagai krisis, mulai dari ekonomi hingga kemanusiaan.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa cita-cita “pendidikan bermutu untuk semua” masih menghadapi tantangan serius.
Aldila menyoroti masih adanya ketimpangan akses yang dialami kelompok tertentu, khususnya perempuan di daerah, kader muda di pelosok, serta masyarakat yang terbentur hambatan struktural seperti birokrasi dan kesenjangan digital.
“Kami mengapresiasi semangat gotong-royong yang diusung pemerintah. Namun, ‘Pendidikan Bermutu untuk Semua’ tidak boleh berhenti pada jargon. Pendidikan harus benar-benar inklusif, menjangkau perempuan hingga pelosok desa, kader-kader muda yang terkendala akses, serta mereka yang selama ini masih menghadapi hambatan struktural,” tegas Aldilah.
Lebih lanjut, Aldila menilai bahwa tema Hardiknas 2026 seharusnya dimaknai sebagai panggilan untuk memastikan kehadiran negara secara konkret.
Ia menegaskan bahwa pendidikan adalah hak konstitusional setiap warga negara, sehingga tidak boleh ada satu pun anak bangsa yang tertinggal dalam mengaksesnya.
Catatan Kritis KOPRI PB PMII
Sebagai bagian dari sikap organisasi, KOPRI PB PMII menyampaikan beberapa catatan kritis terhadap program prioritas pemerintah di sektor pendidikan, berikut diantaranya:
1. Revitalisasi Satuan Pendidikan
Revitalisasi pendidikan artinya tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan fisik. Melainkan juga menekankan pada pentingnya menciptakan ruang belajar yang aman, inklusif, dan bebas diskriminasi, khususnya bagi perempuan.
Menurut Aldilah, ekosistem pendidikan harus dibangun secara profesional dan berintegritas agar mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berdaya secara sosial dan hukum.
2. Era Digitalisasi Pendidikan
Digitalisasi pembelajaran harus dijalankan secara berkeadilan. Ia menyoroti potensi teknologi yang justru dapat memperlebar kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan jika tidak diimbangi dengan pemerataan akses.
Dalam pandangannya, perempuan desa harus ditempatkan sebagai subjek dalam transformasi digital, sehingga pendidikan dapat menjadi pintu masuk bagi kemandirian ekonomi melalui sektor UMKM, koperasi, hingga industri kreatif berbasis teknologi.
3. Kesejahteraan Pendidik
Kesejahteraan guru dan dosen disebut sebagai faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
Aldilah menegaskan bahwa negara harus menjamin kepastian karir, perlindungan hukum, serta kesejahteraan yang layak bagi para pendidik agar mereka dapat menjalankan perannya secara optimal tanpa dibayangi ketidakpastian.
Lebih jauh, Aldilah juga menekankan bahwa masa depan perempuan Indonesia sangat bergantung pada bagaimana sistem pendidikan hari ini dirancang.
Ia berpandangan bahwa perempuan terdidik tidak hanya berkontribusi dalam melahirkan generasi berkualitas, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi, pengambil kebijakan, serta penjaga nilai-nilai keadilan sosial.
Dalam penutup pernyataannya, ia mengajak untuk seluruh elemen bangsa, menjadikan peringatan Hardiknas sebagai momentum bersama dalam memperjuangkan pendidikan yang benar-benar inklusif dan berkeadilan.
“Pendidikan adalah fondasi utama SDM unggul dan masa depan perempuan Indonesia. Mari pastikan konstitusi hadir di setiap ruang kelas, di setiap desa, dan di setiap mimpi anak bangsa tanpa kecuali,” pungkasnya.**