Refleksi Sumpah Pemuda: Saatnya Perempuan Bangkit dari Bayang Patriarki Politik

KOPRI.ID - Dalam sejarah panjang umat manusia, perempuan kerap ditempatkan di posisi kedua setelah laki-laki. Budaya patriarki yang mengakar kuat di berbagai bidang, terutama politik, membuat perempuan sering dianggap tidak layak memimpin atau mengambil keputusan.

Padahal, secara antropologis dan filosofis, perempuan memiliki dua pengalaman yang sangat berharga  biologis dan sosial yang memberinya kemampuan untuk berpikir, merasakan, dan bertindak secara lebih menyeluruh di ruang publik.

Perempuan dan Budaya Patriarki

Simone de Beauvoir dalam karya legendarisnya The Second Sex menulis bahwa “perempuan tidak dilahirkan sebagai perempuan, tetapi menjadi perempuan melalui proses sosial dan budaya.

” Artinya, ketimpangan antara laki-laki dan perempuan bukanlah kodrat, melainkan hasil konstruksi sosial yang terus diwariskan.

R.A. Kartini jauh sebelumnya telah menggugat pandangan tersebut. Dalam Habis Gelap Terbitlah Terang, ia menegaskan bahwa perempuan memiliki daya cipta, rasa, dan pemikiran yang sama bahkan lebih halus dibanding laki-laki.

Kartini menolak pandangan sempit bahwa perempuan hanya pantas di dapur, dan menegaskan pentingnya pendidikan agar perempuan mampu berkontribusi di bidang sosial dan politik.

Nur Rofi’ah: Keadilan Hakiki bagi Perempuan

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Dr. Nur Rofi’ah, M.A., seorang dosen dan pemikir feminis Islam Indonesia. Ia menekankan bahwa perjuangan perempuan bukan hanya soal “kesetaraan formal”, tetapi menuju keadilan hakiki keadaan di mana perempuan diperlakukan sebagai manusia yang utuh, bukan pelengkap laki-laki.

Menurut Nur Rofi’ah, keadilan hakiki berarti menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang sama secara kemanusiaan, bukan berdasarkan jenis kelamin. Keadilan hakiki adalah keadilan yang tidak hanya mengakui keberadaan perempuan, tetapi juga menghargai pengalaman dan perannya sebagai manusia yang utuh.

Ia juga menyoroti tafsir agama yang kerap digunakan untuk melegitimasi ketimpangan gender. Padahal, Islam sejatinya membawa semangat pembebasan dan keadilan. Karena itu, ia menawarkan konsep “tafsir keadilan hakiki gender”yaitu tafsir yang menghargai perbedaan laki-laki dan perempuan secara setara dan saling melengkapi.

Dari Meramu ke Memimpin

Sejak masa prasejarah, perempuan sudah berperan penting dalam keberlangsungan hidup manusia. Saat laki-laki berburu, perempuan meramu makanan, mengenal tumbuhan obat, dan menjaga keseimbangan alam. Antropolog Margaret Mead menyebut bahwa meramu menuntut strategi, ketekunan, dan tanggung jawab jangka panjang — nilai-nilai yang justru sangat relevan dengan kepemimpinan modern.

Refleksi Sumpah Pemuda: Menyatukan Rasa, Karsa, dan Cipta

Momentum Sumpah Pemuda menjadi waktu tepat untuk merefleksikan perjuangan perempuan dalam menembus budaya patriarki politik. Jika pemuda tahun 1928 menyatakan “satu nusa, satu bangsa, satu bahasa”, maka pemuda dan pemudi masa kini perlu menambahkan semangat baru satu tekad keadilan dan kesetaraan gender.

Keterlibatan perempuan dalam politik bukan sekadar simbol, tetapi kebutuhan bangsa agar keputusan publik lebih manusiawi dan berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan. Perempuan membawa rasa (empati), karsa (semangat berdaya), dan cipta (inovasi) yang mampu menghadirkan politik yang beradab dan berkeadilan.

Dari perempuan peramu hingga pemimpin bangsa, perempuan selalu menjadi penjaga kehidupan dan peradaban.

Dalam refleksi Sumpah Pemuda, mari kita sadari perjuangan kebangsaan tak akan sempurna tanpa keadilan dan kesetaraan bagi perempuan.

Kini saatnya perempuan menjadi penggerak utama bangsa yang memadukan rasa, karsa, dan cipta demi Indonesia yang lebih adil dan manusiawi.

Oleh : Al Fina (Kader KOPRI)